Strategi Presiden Subianto Lawan Food Cartel: Bongkar Praktik “Serakahnomics” yang Rugikan APBN
Latar Belakang: Masalah Kartel Pangan di Indonesia
Masalah kartel pangan di Indonesia bukanlah isu baru. Selama bertahun-tahun, harga bahan pokok seperti beras, gula, daging, dan minyak goreng sering kali tidak mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Fluktuasi harga yang ekstrem biasanya disebabkan bukan oleh kelangkaan nyata, melainkan oleh praktik spekulasi dan pengendalian distribusi yang dilakukan segelintir pelaku besar.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada 15 Agustus 2025 mengungkap istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan praktik ekonomi rakus yang dilakukan oleh oknum di sektor pertanian dan pangan. Menurutnya, fenomena ini menggerogoti APBN karena pemerintah terpaksa mengeluarkan dana besar untuk subsidi atau impor darurat demi menstabilkan harga.
Masalah ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan distribusi dan adanya celah hukum yang memungkinkan monopoli terselubung. Para pelaku kartel kerap memanfaatkan kekurangan di sistem logistik nasional untuk mengatur kapan barang masuk ke pasar, sehingga harga bisa dimainkan sesuai kepentingan mereka.
Konsep “Serakahnomics” dan Dampaknya
Istilah “serakahnomics” yang diperkenalkan Prabowo merujuk pada perilaku ekonomi yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks pangan, praktik ini biasanya melibatkan pembelian besar-besaran komoditas saat harga rendah, lalu menahan stok hingga harga melonjak, baru kemudian dilepas ke pasar.
Dampak dari “serakahnomics” sangat luas. Pertama, beban APBN meningkat karena pemerintah terpaksa melakukan intervensi harga dengan subsidi atau operasi pasar. Kedua, petani sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka menjual hasil panen dengan harga murah, sementara keuntungan besar justru dinikmati tengkulak atau korporasi besar. Ketiga, konsumen menanggung harga tinggi yang tidak wajar, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli dan inflasi.
Prabowo menegaskan bahwa pola ini tidak hanya merusak perekonomian jangka pendek, tetapi juga membahayakan ketahanan pangan nasional. Jika dibiarkan, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat bergantung pada impor pangan.
Strategi Pemerintah Melawan Food Cartel
Untuk memerangi kartel pangan, Prabowo meluncurkan strategi yang menggabungkan langkah hukum, teknologi, dan reformasi kebijakan. Langkah pertama adalah memperkuat regulasi anti-monopoli melalui kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemerintah berencana memberikan kewenangan lebih besar kepada KPPU untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku kartel.
Langkah kedua adalah membangun sistem distribusi pangan nasional berbasis teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dari petani hingga konsumen. Dengan sistem ini, setiap pergerakan barang tercatat secara real-time, sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk melakukan penimbunan atau manipulasi distribusi.
Langkah ketiga adalah mendorong Badan Pangan Nasional mengambil peran lebih aktif dalam menjaga harga dan pasokan. Salah satunya dengan membentuk cadangan pangan strategis yang dikelola secara profesional, serta memperluas gudang-gudang penyimpanan modern di sentra produksi.
Reformasi Subsidi dan Dukungan untuk Petani
Prabowo juga menyoroti perlunya reformasi subsidi pertanian agar lebih tepat sasaran. Selama ini, subsidi pupuk dan benih sering kali bocor atau tidak sampai ke tangan petani kecil yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah akan mengalihkan sebagian subsidi ke bentuk bantuan langsung berbasis data yang terintegrasi dengan NIK dan Kartu Tani Pintar.
Selain itu, harga gabah dan hasil panen lainnya akan dilindungi melalui skema pembelian langsung oleh pemerintah pada harga minimum tertentu. Dengan begitu, petani tidak terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak hanya karena tidak punya pilihan lain.
Prabowo juga mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi. Petani akan mendapatkan akses ke alat pertanian modern, pelatihan, dan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya produksi.
Tantangan Penerapan Strategi Anti-Kartel
Meski strategi ini terdengar menjanjikan, penerapannya tidak mudah. Kartel pangan memiliki jaringan luas dan pengaruh kuat, termasuk hubungan dengan oknum di pemerintahan daerah maupun pusat. Penegakan hukum bisa menghadapi hambatan berupa perlawanan politik, gugatan hukum, hingga kampanye disinformasi untuk menggagalkan kebijakan.
Di sisi lain, infrastruktur logistik nasional masih memiliki banyak kelemahan. Tanpa perbaikan di sektor transportasi, pergudangan, dan rantai dingin (cold chain), distribusi pangan akan tetap rawan dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengendalikan pasokan.
Oleh karena itu, selain kebijakan teknis, diperlukan juga kampanye kesadaran publik agar konsumen dan produsen sama-sama memahami bahaya praktik kartel. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penimbunan atau permainan harga menjadi faktor penting.
Kesimpulan
Pernyataan dan strategi Prabowo melawan food cartel melalui konsep “serakahnomics” menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pangan. Jika dilaksanakan konsisten, kebijakan ini berpotensi menurunkan harga pangan, melindungi petani, dan mengurangi beban APBN. Namun, kunci keberhasilannya ada pada penegakan hukum yang tegas, reformasi distribusi, dan keterlibatan semua pihak dalam menjaga ketahanan pangan.
Referensi
